Membongkar Isi Perut Syiah di Iran

Iran atau Persia (lama) merupakan sebuah republik yang didengung-dengungkan media pada abad ini sebagai pahlawan Islam internasional karena sikapnya yang sering menuai kontradiksi dengan Amerika Serikat. Aksi walkout Ahmadi Nejad ketika sidang PBB berlangsung, sikap cueknya terhadap kecaman Amerika dan PBB atas program pemgembangan nuklir, dan beragam trik magic lainnya mampu menyihir seluruh mata yang melihat. Langsung saja Iran menjadi pusat perhatian dunia internasional. Kesederhanaan seorang figur pemimpin yang mampu “ngemong” rakyatnya, kini perlahan telah menjadi idola jutaan masyarakat Islam internasional. Seorang Presiden yang berasal dari kalangan biasa, mampu tidur hanya dengan beralaskan tikar lusuh, down to earth dan humble, “sosok sederhana” yang telah dijadikan dunia sebagai panutan untuk seorang kepala Negara Muslim yang ideal.  Semua ini mampu menyulap Iran menjadi daerah presentatif tempat berjalannya demokratisasi Islam dengan lancar.

Kebanyakan orang awam menilai bahwa Iran adalah sebuah panutan Negara Islam yang patut untuk ditiru. Namun tidak banyak yang tahu akan sistematis perjalanan demokratisasi di Iran. Karena negara ini dibilang cukup tertutup dengan dunia luar. Namun apakah benar Iran menjalankan system demokrasi dengan sebenar-benarnya? Apakah memang benar Presiden terpilih itu mewakili cita-cita dan keinginan rakyat yang memilihnya? Ataukah ini hanya kedok belaka demi menutupi sebuah misi rahasia?

Cerita dimulai saat sebuah revolusi meletus di Iran dan berhasil menumbangkan otokrasi pemerintah berkuasa saat itu. Dengan berhasilnya Revolusi Islam (Revolusi Syi’ah yang sebenarnya) pada awal tahun 1979 dengan keberanian Khomeini sebagai satu-satunya oposisi menentang penguasa saat itu “ Shah Pahlevi”, menjadikan Iran menjadi sebuah Negara Syi’ah Absolut berkedok demokrasi. 

Lantas siapakah sebenarnya Khomeini?

 

Khomeini merupakan diktator yang lebih besar dibanding dengan Pahlevi. Semangatnya menumbangkan kekuasaan Pahlevi adalah untuk mengangkat nama Syi’ah. Demokratisasi yang dielu-elukan dengan pemilihan umum tidak lebih hanyalah sebuah hiasan kenegaraan yang ditaruh sedemikian rupa, hingga mengelabui sesiapa yang melihatnya. Semuanya tidak lebih dari drama yang dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa inilah Iran yang baik-baik saja, peraturan berjalan, kebebasan terpenuhi, dan pilihan rakyat dihormati.

Bagaimana bisa?

 

Khomeini telah menjadikan Negara Iran sebagai kemaslahatan bagi Syi’ah. Dengan membawa sebuah ide agama “Wilayatul Faqih”. Di dalam ajaran Syi’ah, kekuasaan itu hanya boleh diserahkan kepada Imam Ma’shum (suci dari dosa). Sebagaimana mereka meyakini bahwa Imam Ali r.a seorang yang ma’shum, dan begitu pula anak-anak nya Hassan dan Hussein. Dan mereka juga meyakini kema’shuman seluruh anak cucu beliau yang terkumpul dalam penamaan “Imam yang 12”. Semua cerita destruktif  ini telah membawa pemeluk Syi’ah pada ‘Ashobiyah Imaniyah yang menjerumuskan mereka pada kesesatan aqidah.  

Seorang imam al-jaisy / panglima perang (yaitu Imam yang ke-11), meninggal tahun 260 H, tanpa menunjuk seorang Imam pengganti Imam Ma’shum setelahnya. Maka saat itu terpecahlah Syi’ah menjadi golongan-golongan. Dan golongan yang ke-12 dari mereka berpendapat, bahwa Panglima Perang tadi mewasiatkan kepada anaknya yang terkecil Muhammad (5 th) sebagai penggantinya. Namun kemudian anak itu masuk ke dalam sebuah lobang dalam tanah dan bersembunyi di sana. 

Dan Syiah yang ke 12 itu (sekarang berkembang di libanon dan Iran) berkeyakinan bahwa anak itu masih bersembunyi di bawah tanah. Dan dia akan kembali suatu hari, untuk menjalankan hukum Allah di dunia, dan bagi mereka dialah yang dianggap sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan. Dalam akidah mereka, haram hukumnya memberikan wilayah dan hukum negara, agama, jihad, jama’ah, dan hudud kepada Imam yang tidak ma’sum. Dan segalanya di-pending hingga munculnya Imam tadi.

Pada saat inilah Khomeini memainkan peranannya sebagai tokoh agama. Khomeini memunculkan sebuah ide ijtihad yang ada pada Syiah, yaitu Wilayah Faqih tadi. Dan  ia menyebarkan keyakinan pada pengikutnya bahwa anak kecil tadi telah memberikan kuasa pada Imam Faqih untuk berkuasa. Dan pada akirnya Yang berkuasa adalah seorang faqih yang mengambil posisi Imam Ma’shum, dan padanya ada Ilham dari Allah, dan keyakinan mereka akan kedudukan Imam Faqih di atas kedudukan Nubuwah (karena menurut mereka nubuwah itu berhenti pada waktu tertentu, sementara Imam Ma’shum terus berlanjut hingga sekarang) .

Ada sebuah perkataan Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumiyah Al-Islamiyah yang lebih menegaskan lagi gagasan agama yang ia buat sendiri,

 (Sesungguhnya diantara pondasi mazhab kami bahwasanya bagi Imam-imam kami ada kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh seorang raja, maupun nabi sekalipun).

Maka dari sinilah muncul sebuah landasan kenegaraan yang berazaskan pada sebuah keyakinan Syi’ah yang pada akhirnya “mengabsolutkan” kedudukan seorang faqih diatas yang lainnya, sekalipun di atas syari’ah Islam yang dibawa Rasul itu sendiri.

Gagasan ini tentunya sangat menguntungkan mereka yang ikut andil dalam revolusi Syi’ah ini. Karena dengan demikian, maka kekuasaan Khomeini dan antek-anteknya akan abadi. Hingga tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk mengambil alih, ataupun menentang kepemimpinan seorang faqih tadi. Dialah nanti yang dikenal sebagai Mursyid As-Tsauroh, atau Al Faqih Al-Akbar.

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan  Bahkan lebih mengkhawatirkan dibanding  hukum buatan di Negara Arab lainnya. Karena apa?

·         hukum diktator biasa tidak menghukum dengan nama Allah

·         tidak pula mendakwakan bahwa ia mendapat Ilham dari Allah

·         tidak pula mengatakan dirinya seorang yang ma’shum

·         dan tidak pula membebani rakyatnya bahwa mentaatinya adalah urusan yang disangkutpautkan dengan agama, sementara di Iran melawan pemerintah (yang zholim sekalipun) dianggap sebagai dosa dalam agama dan dihitung menzholimi Allah.

Dan Khomeini telah berhasil meneruskan sebuah kediktatoran yang dibungkus manis dengan syarat yang dibenarkan oleh para pengikutnya. Karena kedudukan sebagai Mursyid Tsauroh ini berlaku seumur hidup. Lantas bagaiamana caranya agar ambisi ini tidak tercium oleh rakyatnya?

Khomeini kemudian membentuk Majlis Al-Khubara’ yang dipilih melalui pemilihan umum, dan harus dari seorang Faqih beraqidah syiah ke -12, dan harus meyakini prinsip Wilayatul Faqih tadi. Majlis inilah yang nantinya akan memilih seorang Wali Faqih pengganti Khomeini setelah wafatnya. Dan pada tahun 1989 terpilihlah Ayatullah Ali Khamenei yang menjabat sebagai Imam Faqih / Mursyid Tsauroh sampai sekarang.

Tidak cukup sampai di situ saja, seorang Mursyid Tsauroh juga berhak membuat seluruh hukum kepresidenan dan menentukan arah perpolitikan nasional, dan juga memimpin tampuk kemiliteran. Dia juga berhak mengangkat menteri-menteri dan memberhentikannya, kepala mahkamah agung, kepala pertelevisian dan radio, seluruh jenderal angkatan bersenjata, semua ini adalah atas kuasa seorang Mursyid Tsauroh.

Dan di dalam iman mereka, apabila ada seorang saja yang membangkang maka dianggap membangkang dengan hukum Allah, dan hukumnya musyrik, “(raddu alaina raddun ala Allah, wa huwa ala had syirki billah)”.

Akan tetapi Khomeini sangat cerdik, dia tidak menampakkan sisi kediktatorannya. Maka di sana ada sebuah kedudukan “presiden”, akan tetapi tetap saja peranan seorang kepala Negara yang sesungguhnya hanya ada di tangan Mursyid Tsauroh tadi. 

     Bagaimana terpilihnya Ahmadi Nejad? 

 

Khomeini telah membuat sebuah majlis yang dinamakan “majlis pembuat undang-undang," tugasnya untuk memilih sesiapa saja yang mungkin untuk diangkat menjadi presiden. Dan majlis ini terdiri dari 12 anggota. Mursyid menentukan 6 orang diantaranya secara langsung. Adapun enam orang lainnya diangkat oleh Mahkamah Agung, tentunya atas izin dari Mursyid As-Tsauroh. Artinya seluruh anggota majlis tadi secara sempurna dipilih oleh Mursyid As-Tsauroh. 

Majlis ini menerima seluruh calon yang mengajukan diri sebagai presiden, dan tidak akan diterima kecuali yang mempunyai hubungan erat dengan Mursyid Tsauroh. Sehingga tidak didapatkan sebuah pergerakan oposisi manapun dalam perkembangan politik di Iran.

Dan diketahui dalam pemilu terakhir ada sekitar 471 calon presiden yang mengajukan diri, dan tidak diterima kecuali 4 orang saja. Dua orang diambil dari Ishlahiyin, dan dua dari Muhafizhin. Dua pusaran partai di Iran. Semuanya adalah anak-anak dari buah peraturan Mursyid As-Tsauroh.  

Ahmadi Nejad sangat dekat dengan Ali khamenei, dan dia adalah seorang yang paling kuat prinsipnya dengan kepercayaan terhadap “Wilayatul Faqih”. Nejad dari golongan Muhafizhin. Sementara lawan terberatnya adalah Mayer Husein. M, dari golongan Islahiyyin. Dan dia pernah menjabat sebagai perdana menteri pada zaman Khomeini berkuasa tahun 1981-1989. Sedangkan calon presiden yang ketiga adalah Mahdi Korbi dari Islahiyyin, ketua parlemen Iran tahun 1989-1992. Dan yang keempat adalah Muhsin Ridha’i dari muhafizhin, merupakan pendiri markas revolusi dalam perang Iran-Irak (Perang Teluk -1).

  

Apa yang terjadi jika seorang Presiden menentang Mursyid?

Terkadang seorang presiden lupa akan kedudukan mursyid yang berada di atasnya. Lalu apa yang akan terjadi ? seperti yang terjadi atas diri Bani Sadr yang seharusnya menjadi presiden pertama Iran pada masa Khomeini tahun 1980. Bani Sadr mengira bahwa ia akan diberi kekuasaan sebagaimana presiden negara lainnya.  Terlebih lagi dia dipilih lebih dari 75 persen suara rakyat. Namun ia mendapati dirinya tidak mempunyai daya dan upaya apapun, dan tidak berhak memilih perdana menterinya sendiri, dan bahkan tidak berhak bergabung dalam majlis pemilihan menteri-menteri dalam pemerintahannya. Karena segala hal yang berhubungan dengan Negara, besar atau sekecil apapun itu harus atas keredahaan Mursyid Tsauroh.

Maka Khomeini menurunkannya dari jabatannya, dan memilih Presiden lain.

Diturunkan setelah 75 persen suara rakyat berpihak? Maka apa lagi gunanya Pemilu jika hal ini terjadi? Inikah yang dinamakan demokrasi?

Seperti halnya, ketika Presiden Ali Khameni  1981-1989 (sebelum menjadi Mursyid Tsauroh), mengizinkan sebuah undang-undang pekerja setelah ditentang oleh Majlis pembuat undang-undang (Majlis Shiyanat Dustur) atas inisiatif Mursyid Khomeni. Maka Khomeni langsung saja melayangkan surat teguran keras kepada Presiden Khamenei pada waktu itu , dan mengingatkannya dalam surat itu bahwa “Wilayah Faqih sebagaimana halnya wilayah Rasul saw”, karena ia terpilih dari Imam yang hilang, dan segera saja Khameni menyadari kesalahannya.  Begitu pula yang terjadi ketika Iran dipimpin oleh seorang Ishlahiyyin sebagai presiden Muhammad Khatimi 1997-2005, maka tidak ada bedanya jika tampuk kekuasaan yang sesungguhnya dipegang oleh Sang Mursyid sebagai dalang utama.

Dan “musibah di atas musibah” yang sebenarnya adalah karena Mursyid ini tidak menghukum atas dasar Alqur’an dan  Sunnah. Malahan melencengkan aqidah Umat Islam.

Jika faktanya demikian, lantas kenapa banyak jurnal yang mengangkat isu Iran sebagai Negara yang patut dicontoh ? 

Dalam beberapa hal, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti hakikat dalam perundang-undangan dan hukum Negara Iran, dan di dalam hubungan antara Mursyid dengan Presiden. Maka mereka menghukum dengan perasaan bukan dengan akal. Mereka condong pada orang yang mengangkat nama Islam, walaupun sebenarnya sesat dan tidak mewakili Islam yang sebenarnya.

Mereka pun tidak mengetahui Syiah yang sebenarnya, yang menghalalkan menentang Abu Bakar r.a,  bahkan menghalalkan untuk mendebat Rasulullah saw dalam hal yang tidak ada padanya wahyu.

Maka hal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah membangun umat ini, atas Qawaid yang benar, bukan atas Manhaj timur atau barat, Syiah maupun Khawarij, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah dan kembali pada asal, dan mempelajari Manhaj Rasulullah dalam perubahan yang sebenarnya, dan juga Manhaj orang-orang shaleh yang tertulis dalam sejarah. 

     Adapun kagum terhadap orang yang sesat, ini bukanlah pekerjaan orang-orang shaleh.